Pembangunan Ekonomi

1. Definisi Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara.

Menurut Michael Todaro dalam Suryana (2010), pembangunan diartikan sebagai proses dimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap-sikap mental yang terbiasa, dan lembaga nasional termasuk pula percepatan atau akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan, dan pemberantasan kemiskinan absolut.

Tingginya urbanisasi telah merangsang pembangunan ekonomi. Ini menjadi alasan penting yang mendesak kebijakan pemerintah pusat untuk membuat reorientasi perkotaan. 

2. Perbedaan Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Ekonomi

Menurut Sadono Sukirno (2011), pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi. Hal tersebut dapat diartikan bahwa pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi (economic growth); pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi.

Perbedaan antara keduanya adalah pertumbuhan ekonomi keberhasilannya lebih bersifat kuantitatif, yaitu adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat output produksi yang dihasilkan, sedangkan pembangunan ekonomi lebih bersifat kualitatif, bukan hanya pertambahan produksi, tetapi juga terdapat perubahan- perubahan dalam struktur produksi dan alokasi input pada berbagai sektor perekonomian seperti dalam lembaga, pengetahuan, sosial, dan teknik.

Perbedaan antara pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan ekonomi dapat digambarkan dalam tabel berikut ini:

3. Indikator Pembangunan Ekonomi

Indikator telah terjadinya pembangunan ekonomi adalah sebagai berikut:

• Terjadinya peningkatan pendapatan nasional

• Terjadinya Peningkatan Produk Nasional (PNB)

• Terbukanya kesempatan kerja

• Perekonomian stabil

• Surplus neraca pembayaran luar negeri

• Distribusi pendapatan merata

4. Tahapan Pembangunan Ekonomi

Secara umum, negara melalui tiga tahapan pembangunan ekonomi sebagai berikut:

1. Tahap Pertanian (Agraris). Pada tahap ini sebagian besar penduduk bekerja dalam bidang pertanian.

2. Tahap Manufaktur (Industri). Pada tahap ini sebagian besar penduduk bekerja di bidang industri.

3. Tahap Ketiga (Bidang Jasa). Pada tahap ini terjadi perpindahan tenaga kerja ke sektor jasa.

5. Masalah Pembangunan Ekonomi

Berikut ini adalah penjabaran dari beberapa masalah pembangunan ekonomi:

a. Kemiskinan

Herlan Firmansyah (2016) menyatakan bahwa kemiskinan seringkali menjadi masalah yang tidak pernah terselesaikan dalam setiap tahapan pembangunan ekonomi negara berkembang.

Hal tersebut diakibatkan adanya siklus yang terjadi secara berulang dan sulit terselesaikan, yang sering diistilahkan dengan lingkaran kemiskinan yang merupakan serangkaian kekuatan yang saling mempengaruhi secara sedemikian rupa, sehingga menimbulkan keadaan dimana suatu negara akan tetap miskin dan akan tetap mengalami banyak kesukaran untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih tinggi.

Kemiskinan yang Dirasakan Masyarakat

b. Pengangguran

Menurut Edy Hermansyah, masalah pengangguran telah menjadi momok yang begitu menakutkan, khususnya di negara-negara berkembang seperti di Indonesia.

Pengangguran bisa menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan tingkat kemakmuran yang dicapainya. Hal ini terjadi karena pengangguran bisa menyebabkan pendapatan nasional riil (nyata) yang dicapai masyarakat akan lebih rendah dari pada pendapan potensial (pendapatan yang seharusnya).

Adanya pengangguran akan menyebabkan daya beli masyarakat berkurang, sehingga permintaan terhadap barang-barang hasil produksi juga akan berkurang. Keadaan demikian tidak merangsang kalangan investor untuk melakukan perluasan atau pendirian industri baru. Dengan demikian, tingkat investasi menurun sehingga pertumbuhan ekonomi pun tidak akan terpacu.

Ilustrasi Pencari Kerja. Dampak dari Covid-19, jumlah pengangguran pada 2020 diprediksi meningkat hingga 4,22 juta orang. (F Dalil Harahap/Batam Pos)

c. Ketimpangan dalam distribusi pendapatan

Leni Permana (2009) menyatakan bahwa masalah kemiskinan seringkali dihubungkan dengan masalah ketidakmerataan distribusi pendapatan. Pertumbukan ekonomi yang terus-menerus tidak selalu dapat mengurangi tingkat kemiskinan atau pertumbuhan ekonomi tidak berkorelasi positif dengan distribusi pendapatan.

Ketimpangan distribusi pendapatan membuat jurang si kaya dan si miskin semakin curam yang mengakibatkan terjadinya kecemburuan sosial dan berpotensi untuk memicu terjadinya berbagai tindak kriminal.

Ketimpangan dapat disebabkan oleh ketidaksetaraan Sumber Daya Alam (SDA), keahlian, bakat, dan kapital (sistem ekonomi dimana perdagangan, industri dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta dengn tujuan memperoleh keuntungan dalam ekonomi pasar, pemilik modal dalam melakukan usahanya berusaha untuk meraih keuntungan sebasar- besarnya), serta strategi pembangunan yang tidak tepat yang berorientasi pada pertumbuhan.

Ketimpangan Pendapatan

d. Tingginya angka pertumbuhan penduduk

Tingginya angka pertumbuhan penduduk disebabkan karena tingginya angka kelahiran di suatu negara, tingginya angka kelahiran disebabkan karena pada saat ini banyaknya atau maraknya pernikahan dini yang mengakibatkan kehamilan dini pula. Banyak pula orang-orang yang beranggapan bahwa banyak anak banyak rezeki, dan ada pula yang beranggapan bahwa penerus dalam sebuah keluarga adalah anak laki-laki, sehingga apabila dalam pernikahannya belum memiliki anak laki-laki maka mereka akan berusaha sampai mendapatkan anak laki-laki.

Kepadatan Penduduk

6. Strategi Pembangunan Ekonomi

Seperti kita ketahui bersama bahwa salah satu tujuan penting perencanaan ekonomi di negara sedang berkembang termasuk di Indonesia adalah untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Untuk meningkatkan pertumbuhan tersebut, negara perlu meningkatkan laju pembentukan modal dengan cara meningkatkan tingkat pendapatan, tabungan, dan investasi.

Untuk Negara Indonesia, peningkatan laju pembentukan modal ini menghadapi berbagai kendala, salah satunya adalah kemiskinan masyarakat Indonesia itu sendiri. Hal ini diakibatkan karena tingkat tabungan yang rendah. Tingkat tabungan rendah karena tingkat pendapatan juga rendah, akibatnya laju investasi juga rendah dan berpengaruh pada rendahnya modal dan produktivitas. Keadaan inilah yang sering disebut dengan lingkaran setan kemiskinan.

Salah satu cara umtuk memotong lingkaran setan ini adalah diperlukan suatu pembangunan yang terencana. Ada dua cara untuk memotong lingkaran setan tersebut yaitu:

• Melakukan pembangunan yang terencana dengan mencari modal dari luar negeri yang disebut industrialisasi yang diproteksi.

• Dengan cara menghimpun tabungan wajib yang disebut indutrialisasi dengan kemampuan sendiri.

Dasar pemikiran timbulnya perencanaan tersebut adalah:

• Untuk memperbaiki dan memperkuat mekanisme pasar.

• Untuk mengurangi pengangguran

Jadi singkat kata, perencanaan pembangunan sangat diperlukan karena merupakan jalan terbaik untuk mengatasi kemiskinan di negara berkembang khususnya di negara Indonesia. Perencanaan yang baik diperlukan untuk mengatasi ketimpangan distribusi pendapatan dan kesejahteraan, meningkatkan pendapatan nasional dan pendapatan perkapita, meningkatkan kesempatan kerja dan untuk pembangunan secara keseluruhan.

Edi Wibowo dalam bukunya Perencanaan dan Strategi Pembangunan di Indonesia menyatakan bahwa perencanaan ekonomi adalah usaha secara sadar dari suatu pemerintahan untuk memengaruhi, mengarahkan, serta mengendalikan perubahan variable-variabel ekonomi yang utama (misalnya GDP (Gross Domestik Product), konsumsi, investasi, tabungan dan lain-lain). Suatu rencana ekonomi bisa juga dianggap serangkaian sasaran atau target ekonomi secara kuantitatif yang khusus yang harus dicapai dalam suatu jangka waktu tertentu rencana ekonomi bias mencakup keseluruhan (komprehensif) maupun secara parsial (sebagian) .

Adapun strategi pembangunan ekonomi yang dapat dilakukan oleh suatu negara adalah sebagai berikut:

a. Strategi pertumbuhan

Strategi pembangunan ekonomi negara terpusat pada pembentukan modal, serta menanamkan secara seimbang, terarah dan memusat. Selamjutnya bahwa pertumbuhan ekonomi akan dinikmati oleh golongan lemah melalui proses merambat kebawah atau melalui tindakan koreksi Pemerintah mendistribusikan hasil pembangunan. Kritik paling keras dari strategi yang pertama ini adalah bahwa kenyataan yang terjadi adalah ketimpangan yang semakin tajam.

b. Strategi pembangunan dengan pemerataan

Konsep strategi ini adalah dengan ditekankannya peningkatan pembangunan melalui teknik social engineering, yaitu penyusunan perencanaan induk dan paket program terpadu. Jika pembangunan ekonomi ingin terlaksanakan diperlukan sarana untuk menunjang kegiatan ekonomi, terutama penyediaan pasilitas pendidikan, kesehatan, dan jalan raya.

c. Membuat dan melaksanakan perencanaan pembangunan

Tujuannya tentu untuk mencapai sasaran pembangunan ekonomi. Namun demikian, apa arti perencanaan tanpa pelaksanaan? Oleh karena itu, dalam perencanaan ini perlu adanya dukungan pemerintah dan pengawasan dari seluruh masyarakat.

d. Mengembangkan kegiatan ekonomi

Sektor pertanian sebenarnya menjanjikan jika dikelola dengan baik, misalnya para petani menggunakan bibit unggul dan kemudian menggunakan mesin berteknologi canggih. Namun hal ini memerlukan modal yang tidak sedikit. Pemerintah ikut mendukung untuk kegiatan moderenisasi ini, mulai dari sosialisasi hingga pemberian subsidi bagi para petani tersebut. Masalah permodalan untuk perubahan struktur ekonomi ini tentunya akan teratasi jika pendidikan meningkat, terlaksananya pembangunan ekonomi, serta tabungan dan investasi.

e. Meningkatkan tabungan dan investasi

Tabungan dan investasi merupakan modal yang sangat penting dalam pembangunan. Dengan perbaikan kualitas pendidikan, masyarakat akan berupaya untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatannya, sehingga dapat meningkatkan tabungan dan investasi.

f. Meningkatkan kualitas pendidikan

Pendidikan merupakan unsur penting pembentuk kepribadian bangsa dan kualitas masyarakatnya. Di berbagai negara, pendidikan selalu diutamakan dalam setiap pembahasan strategi yang dibuat pemerintah untuk memajukan pembangunan ekonominya. Kebijakan pendidikan di Indonesia wajib belajar sembilan tahun yang kemudian ditingkatkan menjadi wajib belajar 12 tahun. Setelah menempuh pendidikan wajib belajar 12 tahun, pemerintah juga sering kali membuka kesempatan bagi siswa berprestasi untuk mendapatkan beasiswa ke perguruan tinggi, bahkan program ini diikuti oleh banyak pihak swasta dalam upaya membangun kualitas bangsa.

g. Strategi ketergantungan

Inti dari konsep strategi ketergantungan adalah "kemiskinan di negara negara berkembang disebabkan adanya ketergantungan negara tersebut dari pihak atau negara lainya". Namun, kita dituntut untuk mandiri. Teori tersebut kemudian dikeritik oleh Khotari dengan menyatakan bahwa "teori ketergantungan tersebut cukup relevan, namun sayangnya semacam dalih kenyataan dari kurangnya usaha".

h. Strategi pendekatan kebutuhan pokok

Sasaran dan strategi ini adalah menanggulangi kemiskinan secara masal. Jika kebutuhan pokok tidak mungkin dapat dipenuhi jika pendapatan hasil rendah akibat kemiskinan yang bersumber pada kepengangguran sebaiknya usaha usaha lebih mengarahkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan,kebutuhan pokok dan lain lain.

7. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Sistem ini adalah pengganti dari Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan mulai berlaku sejak tahun 2005.

a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (disingkat RPJP Nasional) adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun. RPJP Nasional untuk tahun 2005 sampai dengan 2025 diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Pelaksanaan RPJP Nasional 2005-2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah nasional 5 (lima) tahunan.

b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, (disingkat RPJM Nasional), adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang terdiri dari:

1) RPJM Nasional I Tahun 2005–2009, dikenal sebagai indonesia sehat 2009,

2) RPJM Nasional II Tahun 2010–2014, dikenal sebagai indonesia smart 2014,

3) RPJM Nasional III Tahun 2015–2019, dikenal sebagai permata indonesia 2019,

4) RPJM Nasional IV Tahun 2020–2024.

RPJM tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya.

c. Rencana Kerja Pemerintah

Rencana Kerja Pemerintah (disingkat RKP) adalah rencana pembangunan tahunan nasional, yang memuat prioritas pembangunan nasional, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program kementerian/lembaga, lintas kementerian/lembaga kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. RKP merupakan pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

d. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (disingkat RPJP Daerah) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh). RPJP Nasional untuk tahun 2005 sampai dengan 2025 diatur dalam Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2007. RPJP Daerah yang memuat visi, misi, dan arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah disusun mengacu kepada RPJP Nasional.

e. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, (disingkat RPJM Daerah) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk perioda 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memerhatikan RPJM Nasional.

Subscribe to receive free email updates: